Isuenasional, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditegaskan Gubernur Ria Norsan saat menghadiri exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar di Ruang Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (22/9/2025).
Pertemuan tersebut membahas hasil pemeriksaan terkait lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta belanja daerah. Laporan dan rekomendasi dari BPK menjadi dasar perbaikan tata kelola sekaligus penguatan akuntabilitas pemerintah daerah.
“Pemeriksaan ini bukan sekadar evaluasi, tetapi kesempatan bagi kita untuk membuktikan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” tegas Ria Norsan.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti setiap catatan BPK. Menurutnya, tindak lanjut tersebut tidak boleh hanya bersifat formalitas, melainkan harus benar-benar diinternalisasikan dalam praktik sehari-hari.
Ria Norsan juga menekankan pentingnya sikap proaktif, terbuka, dan kooperatif dari kepala perangkat daerah dalam memberikan data maupun dokumen yang dibutuhkan BPK. Dengan begitu, kerja pemeriksaan dapat berjalan lancar dan hasilnya bisa langsung memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan.
“Dengan kerja sama solid antara BPK dan Pemprov Kalbar, kita dapat menjaga integritas pengelolaan keuangan sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya.
Komitmen ini, lanjut Ria Norsan, bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan mewujudkan pembangunan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
sumber: Infopublik.id
