Kilasinformasi.com, 13 Maret 2025, – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan lahan di 326 kabupaten untuk mendukung rencana pembentukan 500 batalion baru oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Langkah ini merupakan bagian dari implementasi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada akhir Februari 2025, untuk memperkuat ketahanan nasional dan ketahanan pangan melalui pemanfaatan tanah negara.
Dalam acara Penyerahan Sertipikat di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Rabu (12/3), Menteri Nusron menjelaskan bahwa dalam waktu seminggu setelah instruksi Presiden, pihaknya telah menyerahkan lahan yang ada di 326 kabupaten kepada Kementerian Pertahanan, yang kemudian diteruskan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Lahan yang dimaksud diambil dari tanah cadangan negara, khususnya tanah telantar, yaitu tanah yang sebelumnya dikuasai melalui Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), tetapi tidak lagi diberdayakan atau diperpanjang oleh pemiliknya.
Meski demikian, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa masih ada 174 titik batalion yang belum mendapatkan lahan yang sesuai. Namun, ia memastikan bahwa pihaknya akan terus berupaya mencari dan menyiapkan lokasi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Baca Juga, Kilasinformasi : Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Arahkan Kepala Daerah untuk Dukung Reforma Agraria dan Percepat RDTR guna Tingkatkan Investasi
Salah satu instruksi penting dari Presiden yang ditekankan oleh Menteri Nusron adalah perlunya setiap batalion memiliki lahan produktif yang dapat digunakan untuk mendukung ketahanan pangan. Lahan tersebut nantinya akan dikelola oleh TNI Angkatan Darat (AD) bersama masyarakat, dengan setiap batalion membutuhkan minimal 500 hektare. Dengan demikian, untuk 500 batalion yang direncanakan, total kebutuhan lahan mencapai sekitar 250.000 hektare.
Menteri Nusron juga menyebutkan bahwa dalam lima tahun terakhir, telah teridentifikasi potensi tanah telantar yang tersedia di seluruh Indonesia sebanyak 1,4 juta hektare. Potensi lahan ini akan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk pembentukan batalion, transmigrasi, perumahan, serta pengembangan lahan produktif untuk ketahanan pangan. Proses pemilahan tanah ini diharapkan dapat memastikan penggunaan lahan yang tepat sesuai dengan peruntukannya.
Sertipikasi Tanah untuk Menjaga Aset Negara
Selain itu, Menteri Nusron juga menegaskan pentingnya sertipikasi tanah sebagai bagian dari langkah strategis untuk melindungi aset negara. Ia mengingatkan bahwa salah satu ancaman besar bagi keutuhan NKRI adalah jika tanah milik negara, khususnya yang digunakan oleh TNI, jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, sertipikasi tanah menjadi langkah krusial dalam menjaga dan mengamankan tanah milik negara dari pengambilalihan yang tidak sah.
“Bagaimana kita bisa mempertahankan NKRI jika tanah milik TNI diambil oleh pihak lain? Ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, sertipikasi menjadi kata kunci dalam menjaga tanah-tanah milik negara,” tegas Menteri Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada TNI Angkatan Darat serta Kementerian Pertahanan atas kerja sama yang terjalin dalam proses sertipikasi dan pengamanan aset negara. “Saya merasa sangat terbantu dengan kerja sama dari Bapak Kasad dan keluarga besar TNI, termasuk dengan Pak Menhan. Ini adalah tugas kami untuk menjaga dan mengamankan tanah negara,” ujar Menteri Nusron.
Baca Juga, Kilasinformasi : Irjen Kementerian ATR/BPN Saksikan Penandatanganan SKB Timnas PK dan Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026, Simak Komitmen Kementerian ATR/BPN!
Langkah pemerintah untuk menyediakan lahan bagi TNI dan meningkatkan ketahanan pangan ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memastikan kedaulatan negara dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada. Dengan pemanfaatan lahan telantar dan tidak produktif, pemerintah tidak hanya mendukung kebutuhan militer tetapi juga mempromosikan program ketahanan pangan yang sangat relevan di tengah tantangan global yang terus berkembang, seperti perubahan iklim dan ketidakpastian pasokan pangan.
Kerja sama antara kementerian terkait dan TNI juga menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam mencapai tujuan besar negara. Melalui pengelolaan tanah yang lebih efektif, Indonesia dapat memastikan tidak hanya keamanannya dari sisi militer tetapi juga memperkuat daya saing dalam ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Sumber : AtrBPN
