Perempuan muda Indonesia satukan komitmen lindungi anak dari bahaya digital melalui PP Tunas. Kolaborasi OKP Perempuan & Kemkomdigi jadi kunci utama.
Kilasinformasi. Jakarta, – Menjelang Hari Kartini, semangat emansipasi perempuan tak lagi hanya bicara soal kesetaraan dalam ruang fisik, tetapi juga merambah dunia digital. Hal itu tercermin dari pertemuan inspiratif antara Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan sembilan organisasi kepemudaan (OKP) perempuan Cipayung Plus, dalam acara bertajuk Kartini Talks yang digelar di Kantor Pusat Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).
Pertemuan ini bukan sekadar simbolis. Di tengah gempuran konten digital yang kian kompleks, para perempuan muda hadir membawa tekad nyata: melindungi anak-anak Indonesia dari dampak buruk dunia maya. Misi tersebut diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak—yang lebih dikenal sebagai PP Tunas.
Regulasi yang baru ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan anak dari konten dan interaksi digital yang berisiko. Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa pelaksanaan PP Tunas membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, tak terkecuali generasi muda, khususnya perempuan yang selama ini menjadi penggerak utama literasi digital di masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi semangat teman-teman OKP Perempuan. Banyak ide segar dan langkah konkret yang mereka tawarkan, mulai dari edukasi hingga pengawasan implementasi PP Tunas,” ungkap Meutya.
Baca Juga, Kilasinformasi: Peraturan Pemerintah Baru untuk Perlindungan Anak di Dunia Digital
Lebih dari sekadar komitmen moral, pertemuan ini menghasilkan rencana aksi bersama. Para OKP perempuan menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender online (KBGO), terutama yang menyasar perempuan dan anak. Mereka pun sepakat untuk menyusun program kolaboratif, termasuk pelatihan relawan literasi digital, penyuluhan di sekolah dan kampus, serta aktivasi kanal pelaporan berbasis komunitas.
Wulan Sari AS, Ketua Kopri PB PMII, menegaskan bahwa ruang digital belum sepenuhnya aman, terutama bagi perempuan.
“Kasus pelecehan dan kekerasan digital masih sering terjadi. Maka dari itu, kita perlu menciptakan ruang digital yang suportif dan inklusif bagi semua,” ujarnya.
Meutya Hafid menyambut baik gagasan-gagasan tersebut dan menegaskan bahwa Kemkomdigi siap memfasilitasi kolaborasi ini secara berkelanjutan. Ia berharap langkah ini bisa menjadi contoh sinergi yang produktif antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil.
Baca Juga, Kilasinformasi: Segera Hadir Regulasi Baru untuk Lindungi Anak di Ruang Digital, Meutya Hafid Tegaskan Keamanan Digital Anak Adalah Prioritas!
Hadirnya sembilan OKP Perempuan Cipayung Plus—Kopri PB PMII, Sarinah GMNI, Hikmahbudhi, LMND, BP PP KAMMI, LPP PMKRI, Immawati IMM, KMHDI, dan GMKI—membuktikan bahwa semangat Kartini terus hidup dan berkembang. Mereka bukan hanya bersuara, tetapi juga bergerak aktif dalam menyusun langkah nyata untuk melindungi generasi penerus bangsa dari bahaya di dunia maya.
Turut hadir dalam audiensi tersebut jajaran pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk Dirjen Komunikasi Publik Fifi Aleyda Yahya, Kepala BPSDM Bonifasius Wahyu Pudjianto, Staf Ahli Menteri R. Wijaya Kusumawardhana, serta Staf Khusus Aida Azhar.
Pertemuan ini menjadi cermin dari bagaimana perempuan muda masa kini memaknai perjuangan Kartini: tidak lagi hanya memperjuangkan ruang, tapi juga menciptakan ekosistem digital yang ramah anak dan berpihak pada korban.
Sumber : Komdigi
