Isuenasional, Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat tata kelola kelembagaan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis standar mutu.
Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih, menegaskan bahwa penyusunan SOP tidak boleh berhenti pada tataran jargon. Menurutnya, SOP harus benar-benar diimplementasikan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) agar tata kelola berjalan bersih, transparan, dan akuntabel.
“Cara kerja yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi merupakan kunci penguatan kelembagaan. Koordinasi dan komunikasi terbuka dengan seluruh stakeholder akan memperkuat kepercayaan publik,” ujarnya saat membuka Rapat Penyusunan Manual Mutu Bagian Umum mengenai SOP dan Penguatan Kelembagaan di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bina Adwil, Rizza Kamajaya, menambahkan bahwa rapat ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran terkait penerapan prinsip good governance. “Kita harus menata diri dan memperbaiki sistem kerja agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran semakin meningkat. Pencegahan penyalahgunaan wewenang dan fraud adalah prioritas agar prinsip good governance bisa diterapkan secara murni,” katanya.
Rapat ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar Badan Standarisasi Nasional (BSN) Triningsih Herlinawati, Direktur Eksekutif Dignity Indonesia Jefri Adriansyah, Analis SDMA Ahli Muda Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri Arief Rachman, serta peneliti muda BRIN Suci Emilia Fitri sebagai moderator.
Para narasumber membahas aspek teknis penyusunan SOP berbasis standar mutu, termasuk penerapan SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001. Keduanya dianggap penting dalam membangun budaya mutu dan tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen Bina Adwil.
Selain itu, rapat juga menyoroti strategi pencegahan fraud dalam pengelolaan BMN melalui prosedur yang jelas, digitalisasi sistem, pengawasan berlapis, hingga penguatan integritas aparatur. Diskusi diarahkan pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas sebagai wujud nyata good governance.
Kegiatan ini dihadiri puluhan pejabat administrator, pelaksana, dan fungsional di lingkungan Ditjen Bina Adwil.
sumber: Infopublik.id
