Isuenasional, Sumbawa Barat — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat menegaskan langkah progresifnya dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan berbasis teknologi. Dalam kegiatan Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Tahun 2025, Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, menegaskan bahwa transparansi adalah jembatan utama dalam membangun kepercayaan publik.
“Masyarakat kita sudah bertransformasi. Ekspektasi terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi. Transparansi menjadi jembatan untuk menjaga kepercayaan antara pemerintah dan rakyat,” ujar Amar dalam kegiatan yang digelar di Graha Fitrah, Jumat (17/10/2025).
Bupati Amar menekankan pentingnya transformasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai fondasi keterbukaan publik. “Pemerintah harus bertransformasi. Transparansi dan pelayanan publik tidak akan optimal tanpa dukungan teknologi informasi,” tegasnya.
Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah Kartu Sumbawa Barat Maju, program berbasis digital yang mengadopsi prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart City. Kartu ini memiliki dua fungsi utama:
-
Fungsi eksekusi, sebagai alat penerima bantuan sosial layaknya kartu ATM.
-
Fungsi kontrol, melalui QR code terhubung aplikasi digital yang memantau data penerima dan jenis bantuan.
“Dengan sistem terintegrasi ini, seluruh layanan bisa diawasi, diukur, dan menjadi dasar kebijakan berbasis data,” jelas Amar.
Selain itu, Pemkab Sumbawa Barat juga menjalankan program KSB Maju Luar Biasa, serta mengoptimalkan Forum Yasinan sebagai wadah komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. “Forum Yasinan bukan hanya wadah spiritual, tapi juga sarana untuk menilai sejauh mana pembangunan menjawab harapan masyarakat,” tambah Bupati.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumbawa Barat, Abdul Muis, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik di KSB bukan sekadar jargon. “Keterbukaan informasi di Kabupaten Sumbawa Barat bukan hanya slogan, tetapi praktik nyata dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik, sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2015,” katanya.
Abdul Muis juga mengapresiasi peran media dan mitra kerja sebagai bagian penting dalam memastikan keterbukaan informasi tetap berjalan. “Kehadiran media hari ini adalah bagian dari upaya kami memastikan keterbukaan tetap terjaga. Masyarakat berhak tahu dan terlibat,” ujarnya.
Apresiasi juga datang dari Komisi Informasi Provinsi NTB. Ketua Komisi, Zaini, menilai langkah KSB menghadirkan media dalam kegiatan monev sebagai bukti nyata keterbukaan. “Ini bukan formalitas. KSB benar-benar mempraktikkan keterbukaan informasi,” ungkapnya.
Sementara Sansuri, Korbid Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik (SEKP), menyebut Forum Yasinan sebagai inovasi komunikasi publik yang unik di NTB. “Forum Yasinan ini luar biasa. Ia bukan hanya ruang spiritual, tapi juga ruang refleksi transparansi antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi Informasi NTB, Asraruddin, turut memuji konsistensi Pemkab Sumbawa Barat dalam pembinaan PPID hingga ke tingkat desa. “KSB patut diapresiasi karena berhasil mempertahankan posisi pertama sebagai Kabupaten Informatif di NTB. Tahun ini, tiga desa bahkan lolos visitasi Monev, salah satunya Desa Senayan dari Kecamatan Poto Tano,” jelasnya.
Desa Senayan menjadi satu-satunya perwakilan dari Pulau Sumbawa yang lolos tahap visitasi setelah bersaing dengan peserta dari sepuluh kabupaten/kota di NTB. Capaian ini menegaskan keberhasilan KSB dalam membina budaya keterbukaan hingga ke akar desa.
sumber: Infopublik.id
