YOGYAKARTA | isuenasional.com, 7 April 2026 – Perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura menggelar pertemuan konsolidasi dengan perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pertemuan yang berlangsung tertutup namun konstruktif ini membahas dua isu utama: perpolitikan praktis yang cenderung transaksional serta tantangan dan peluang era digital bagi partai.
Perwakilan DPP Hanura dalam sambutannya menegaskan bahwa Partai Hanura harus kembali ke akar nilai “Hati Nurani Rakyat”. Di tengah maraknya politik uang, pragmatisme, dan pragmatisasi kepentingan sesaat, partai diminta untuk konsisten menjadi alternatif yang bersih. “Kami tidak ingin Hanura terjebak dalam politik praktis yang mengorbankan rakyat. Perwakilan DPP ke DIY ini untuk memastikan bahwa setiap kader memahami batasan antara kepentingan partai dan kepentingan jangka pendek yang merusak demokrasi,” ujar juru bicara perwakilan DPP.
Sementara itu, perwakilan DPD DIY menyampaikan bahwa di era digital saat ini, partai politik tidak bisa hanya mengandalkan struktur tradisional. Ruang digital – media sosial, platform pesan instan, dan kecerdasan buatan (AI) – telah mengubah cara publik menerima informasi dan membentuk opini. “Kami membutuhkan pedoman konkret dari DPP tentang bagaimana berpolitik di ruang digital: melawan hoaks, membangun narasi positif, dan tetap menjaga etika tanpa kehilangan daya jangkau ke pemilih muda,” kata perwakilan DPD DIY.
Kedua pihak menyepakati beberapa langkah strategis:
1. Penguatan kode etik digital bagi seluruh kader dan calon legislatif Hanura di DIY.
2. Pelatihan literasi digital dan manajemen media sosial yang akan difasilitasi oleh perwakilan DPP bekerja sama dengan pengurus DPD.
3. Penolakan tegas terhadap politik transaksional dalam bentuk apapun, termasuk janji-janji palsu melalui saluran digital.
4. Pemanfaatan data digital untuk pemetaan masalah riil warga (UMKM, pendidikan, kesehatan) sebagai bahan kebijakan partai.
Konklusi (Kesimpulan)
Berdasarkan hasil konsolidasi antara perwakilan DPP dan perwakilan DPD DIY, dapat disimpulkan bahwa:
· Partai Hanura menyadari bahwa perpolitikan praktis saat ini masih didominasi oleh praktik-praktik instan dan berbiaya tinggi, sehingga diperlukan disiplin partai yang kuat untuk tidak terlibat di dalamnya.
· Era digital bukan hanya tantangan, tetapi juga instrumen strategis untuk menjangkau pemilih rasional, khususnya generasi muda di DIY.
· Kedepan, diperlukan pedoman bersama dan komunikasi rutin antara DPP dan DPD dalam menyikapi setiap dinamika politik, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di ruang digital.
(Red / erwin)
