BANJARMASIN, isuenasional.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas pendidikan demi menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan zaman. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Kalsel, Muhidin, dan 13 kepala daerah se-Kalsel dalam Rapat Koordinasi Pendidikan di Banjarmasin, Selasa (25/11/2025) malam.
Dalam sambutannya, Muhidin menyoroti sejumlah tantangan besar yang kini dihadapi dunia pendidikan, mulai dari perkembangan digital, perubahan kurikulum, percepatan teknologi, hingga dinamika sosial-ekonomi yang menuntut adaptasi cepat. Untuk merespons hal itu, Pemprov Kalsel menetapkan beberapa prioritas pembangunan pendidikan.
Prioritas pertama adalah pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui program Wajib Belajar 13 Tahun, mulai dari PAUD hingga SMA sederajat. Pemprov juga memperkuat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan agar kegiatan belajar tidak terhambat oleh kerusakan fasilitas. Di sisi lain, pemetaan digitalisasi pendidikan dilakukan untuk mendorong pemerataan akses dan peningkatan kualitas pembelajaran di seluruh wilayah Kalsel.
“Ini adalah tugas kita bersama. Saya meminta Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memantau kebutuhan pendidikan, mulai dari sarana prasarana hingga fasilitas pendukung agar kita dapat bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” tegas Muhidin.
Dalam forum itu, Muhidin juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terkait peningkatan tunjangan guru di wilayah terpencil.
“Sebagai orang yang pernah bertugas sebagai guru, saya merasakan langsung bagaimana kecilnya tunjangan di daerah terpencil. Kami memohon agar tunjangan guru di pelosok dapat ditingkatkan. Jangan disamakan dengan guru di kota. Mereka pantas mendapat tunjangan yang layak demi kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Rakor Pendidikan se-Kalsel juga dirangkai dengan penyerahan sejumlah penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang berhasil menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, meningkatkan rata-rata lama sekolah, serta penghargaan khusus bagi para guru berprestasi dari berbagai sekolah.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi Pemprov Kalsel atas upaya kolektif daerah dan para tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan.
Sumber ;: Infopublik
