Kilasinformasi.com, 17 Maret 2025, – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya memperkuat komitmennya untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir Indonesia, terutama di luar kawasan konservasi. Sebagai bagian dari strategi Ekonomi Biru, KKP kini mengedepankan pendekatan baru bernama Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM). Langkah ini bertujuan untuk memperluas wilayah yang dilindungi, tidak terbatas pada kawasan konservasi formal seperti taman nasional atau suaka alam, tetapi juga mencakup area-area yang dikelola dengan prinsip konservasi yang efektif.
Kusdiantoro, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, mengungkapkan bahwa perluasan kawasan konservasi laut ini menjadi bagian dari kebijakan Ekonomi Biru yang sejalan dengan Asta Cita ke-2 dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diatur melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025.
“OECM ini berfungsi sebagai jembatan antara dua kebijakan besar, yaitu perluasan kawasan konservasi laut dan penataan ruang laut. Konsep OECM membantu kita mengoptimalkan alokasi ruang di laut dan pesisir secara terintegrasi,” terang Kusdiantoro.
Baca Juga, Kilasinformasi : Sahur Bersama Nelayan, KKP Pastikan Pasokan Ikan Aman Jelang Idul Fitri 2025
OECM: Pendekatan Konservasi Partisipatif dan Inklusif
Firdaus Agung, Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan KKP, menjelaskan bahwa OECM merupakan pendekatan yang partisipatif dan inklusif. Konsep ini memberikan kesempatan bagi berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta perguruan tinggi dan lembaga riset, untuk berkolaborasi dalam menjaga ekosistem laut dan pesisir. Meskipun tidak berstatus kawasan konservasi resmi, area-area yang dikelola dengan prinsip OECM dapat memberikan manfaat konservasi yang berkelanjutan dan efektif.
“OECM memungkinkan perlindungan ekosistem perairan yang lebih luas, termasuk di wilayah non-kawasan konservasi. Dengan melibatkan banyak pihak, kita dapat menciptakan solusi yang lebih inklusif dan merata dalam menjaga nilai ekologis, sosial, dan budaya kawasan pesisir,” ujar Firdaus.
Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada perlindungan lingkungan, tetapi juga berusaha menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. OECM menghubungkan berbagai pihak, termasuk masyarakat adat dan sektor swasta, untuk ikut serta dalam upaya pelestarian alam, dengan prinsip pemerataan manfaat konservasi.
Mendukung Pencapaian Target Global Konservasi Laut
Firdaus juga menyebutkan bahwa OECM mendukung pencapaian target global yang telah ditetapkan dalam Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF). Indonesia berkomitmen untuk melindungi 30% wilayah perairan pada tahun 2045, atau yang dikenal dengan program 30×45. Implementasi OECM diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan ambisius tersebut.
Selain itu, Hari Kushardanto, Vice President Rare, menambahkan bahwa OECM dapat membangun sistem konservasi yang inklusif dengan memberdayakan masyarakat lokal. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk turut berperan dalam melindungi sumber daya pesisir sekaligus memastikan distribusi manfaat konservasi yang adil.
“Bagi pemerintah, OECM juga memperkuat tata kelola pesisir dan perikanan, membantu meningkatkan ketangguhan pesisir, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi kemiskinan di masyarakat pesisir,” tambah Hari.
Sinergi untuk Konservasi yang Berkelanjutan
Diskusi tentang implementasi OECM ini berlangsung dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada 12 Maret 2025 di Manado. Kegiatan ini melibatkan berbagai mitra konservasi, termasuk WWF, Coral Triangle Center (CTC), Rare, Yayasan Pesisir Lestari (YPL), Konservasi Indonesia, dan Rekam Nusantara Foundation. Kolaborasi antar berbagai pihak ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan ekosistem laut Indonesia secara berkelanjutan.
Dalam forum globalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menegaskan bahwa konservasi laut merupakan strategi utama Indonesia dalam memulihkan ekosistem perairan. Konservasi ini bukan hanya bertujuan untuk melindungi lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi terciptanya pusat-pusat ekonomi baru berbasis pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.
Baca Juga, Kilasinformasi : Terobosan Baru! KKP Gunakan Air Kelapa untuk Maskulinisasi Ikan Nila, Ini Buktinya
Kebijakan OECM ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi ekosistem laut Indonesia yang kaya akan biodiversitas. Dengan semakin mengutamakan pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat lokal, sektor swasta, dan lembaga riset, konservasi perairan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, strategi ini memberikan solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya alam laut.
Keberhasilan implementasi OECM akan menjadi indikator penting dalam mengukur seberapa efektif Indonesia mengelola sumber daya lautnya secara berkelanjutan. Pendekatan ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi negara-negara lain dalam melaksanakan konservasi berbasis partisipasi dan kolaborasi.
Sumber : KKP
