BANDA ACEH, isuenasional.com — Pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah, khususnya di wilayah Sumatra, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah yang diperkirakan meningkat pada akhir 2025 hingga awal 2026. Imbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya curah hujan yang berpotensi memicu banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah rawan.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam rapat koordinasi apel kesiapsiagaan bencana yang digelar secara daring, Senin (29/12/2025). Rapat diikuti oleh kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta unsur penanggulangan bencana di berbagai wilayah.
Menko PMK menilai kondisi cuaca ekstrem yang bertepatan dengan lonjakan mobilitas masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru menjadi kombinasi risiko yang harus diantisipasi secara serius. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta orang, termasuk ke wilayah-wilayah rawan bencana. “Ini bukan situasi biasa. Curah hujan tinggi, banjir, dan longsor terjadi di banyak titik, termasuk di sejumlah provinsi di Sumatra. Semua unsur harus siaga 24 jam,” tegas Pratikno.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, serta PMI yang telah bekerja di lapangan, khususnya di wilayah terdampak seperti Aceh dan Sumatra Utara. Meski demikian, daerah yang belum terdampak diingatkan untuk tidak lengah dan tetap meningkatkan kewaspadaan.
Menurut Pratikno, penguatan sistem peringatan dini menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana. Informasi cuaca dan potensi bencana dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) harus dimonitor secara intensif dan segera diteruskan kepada masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. “Jangan diasumsikan masyarakat sudah paham risikonya. Informasi harus disampaikan terus-menerus, disertai simulasi dan rencana kontinjensi yang jelas,” ujarnya.
Selain kesiapsiagaan darurat, Menko PMK juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan di daerah terdampak, terutama pemulihan layanan dasar. Ia menyoroti pemulihan layanan kesehatan, konektivitas transportasi dan telekomunikasi, serta keberlanjutan layanan pendidikan yang akan memasuki semester baru pada awal Januari. “Anak-anak harus tetap bisa sekolah, meskipun dengan fasilitas sementara. Pemulihan pendidikan dan kesehatan tidak boleh tertunda,” katanya.
Pratikno turut mendorong solidaritas antarwilayah. Daerah yang relatif aman diminta membantu wilayah terdampak melalui dukungan logistik, personel, dan sumber daya lain, sembari tetap menjaga kesiapsiagaan internal masing-masing daerah.
Menutup arahannya, Menko PMK mengajak pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terutama di wilayah dengan keterbatasan personel dan anggaran. Pemerintah pusat, kata dia, berkomitmen memberikan dukungan, namun keberhasilan penanganan bencana sangat bergantung pada kesiapan dan respons cepat di tingkat lokal. “Bencana hidrometeorologi ini adalah alarm keras. Mitigasi dan kesiapsiagaan tidak boleh lagi menjadi pilihan, tetapi keharusan,” pungkas Pratikno.
Sumber : InfoPublik.id
