Pemahaman HAKI jadi kunci strategi diplomasi dan pembangunan ekonomi Indonesia. Kemenlu dan WIPO dorong sinergi inovasi, perlindungan, dan branding UMKM.
Kilasinformasi.com, 12 April 2025 — Isu Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tak lagi sebatas ranah hukum atau teknologi, tetapi kini telah menjelma menjadi elemen strategis dalam hubungan internasional dan pembangunan ekonomi. Inilah yang mendorong Kementerian Luar Negeri RI, melalui Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional serta Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, menggelar forum “Understanding Intellectual Property for Diplomats” pada Jumat Kemarin.
Acara ini secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian serta lembaga terkait. Salah satu pemateri utama adalah Hasan Kleib, Deputy Director General dari World Intellectual Property Organization (WIPO), yang juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk PBB di Jenewa.
Baca Juga, Kilasinformasi: Dorong Inovasi dan Lindungi Merek Lokal, Menekraf Gaungkan Lisensi sebagai Kunci Ekonomi Kreatif
Dalam sambutannya, Wamenlu Havas menekankan bahwa isu HAKI semakin penting dalam konteks diplomasi kontemporer. Hal ini terlihat dalam negosiasi berbagai perjanjian internasional, seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang menempatkan perlindungan kekayaan intelektual sebagai salah satu topik utama.
“Para diplomat Indonesia dituntut tidak hanya memahami prinsip dasar HAKI, tetapi juga mampu menyampaikan posisi dan kepentingan nasional dalam forum internasional,” ujar Havas.
Baca Juga, Kilasinformasi: Indonesia Siap Sambut Dunia: Pertemuan Regional Pariwisata UN Tourism Digelar di Jakarta
Dalam sesi pemaparan, Hasan Kleib menjelaskan bahwa WIPO sebagai satu-satunya badan khusus PBB yang menangani isu HAKI, telah mengembangkan pendekatan yang menekankan tiga pilar utama: inovasi, komersialisasi, dan perlindungan. Pendekatan ini tidak hanya penting untuk negara maju, tapi juga sangat relevan bagi negara berkembang seperti Indonesia.
WIPO, kata Kleib, saat ini menjalankan berbagai program pelatihan dan dukungan teknis untuk memperkuat kapasitas negara-negara anggota. Termasuk di dalamnya adalah bantuan kepada pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan HAKI untuk membangun merek, meningkatkan kualitas produk, dan menembus pasar global. Salah satu kisah sukses dari program ini adalah meningkatnya daya saing produk lokal di sejumlah negara berkembang setelah intervensi branding dari WIPO.
Baca Juga, Kilasinformasi: Semangat untuk Terus Tumbuh Berkembang
Menariknya, WIPO kini juga memberi perhatian pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di luar bidang hukum—seperti diplomat, pejabat perdagangan, dan praktisi non-IP lainnya. Program pelatihan tersebut diselenggarakan melalui WIPO Academy dan berbagai institusi pelatihan kekayaan intelektual yang bekerja sama dengan pemerintah negara anggota, termasuk Indonesia.
Langkah ini menunjukkan bahwa HAKI tidak lagi menjadi domain eksklusif para ahli hukum, tetapi sudah menjadi alat strategis lintas sektor yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional secara menyeluruh.
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memperluas pemahaman diplomat Indonesia mengenai pentingnya HAKI dalam ranah global, tetapi juga memperkuat kerja sama Indonesia dengan WIPO dalam berbagai program strategis.
Dalam jangka panjang, pemahaman yang kuat terhadap kekayaan intelektual akan menjadi senjata ampuh dalam melindungi karya anak bangsa, mendorong inovasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum perdagangan dan kerja sama internasional.
