Isuenasional, Jakarta – Keselamatan menjadi prioritas utama selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa seluruh armada transportasi nasional wajib dalam kondisi laik operasi sebelum melayani masyarakat.
“Kami akan memastikan bahwa aspek keselamatan transportasi menjadi prioritas utama. Saya telah menginstruksikan dilakukannya ramp check di seluruh moda transportasi, termasuk dengan sumber daya manusianya. Melalui ramp check, Kemenhub memastikan seluruh armada dalam kondisi laik operasi,” ujar Dudy di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Pelaksanaan ramp check nasional akan dimulai pada 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026, mencakup seluruh moda transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Untuk moda darat, pemeriksaan akan dilakukan di terminal, pool bus, dan jalur wisata strategis, dengan target 15.000 kendaraan.
Pada moda kereta api, pemeriksaan mencakup aspek sarana dan prasarana, termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta inspeksi keselamatan di jalur operasi. Di sektor penerbangan, ramp check akan dilakukan terhadap 560 unit pesawat niaga berjadwal—366 unit siap operasi dan 194 unit dalam perawatan.
Sementara untuk angkutan laut, seluruh kapal penumpang wajib melewati pemeriksaan kelayakan pelayaran di setiap pelabuhan. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan BMKG untuk mengantisipasi cuaca ekstrem dan memastikan kesiapan SOP mitigasi risiko di laut.
“Kami ingin memastikan seluruh armada siap beroperasi dengan aman dan selamat agar masyarakat merasa tenang saat bepergian,” tegas Menhub Dudy.
Untuk mendukung pengawasan dan pelayanan selama masa Nataru, Kemenhub membentuk Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 yang akan beroperasi selama 19 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Posko ini melibatkan lebih dari 12.000 personel lintas sektor, terdiri dari unsur Kemenhub, Kominfo Digital (Komdigi), Kepolisian, BMKG, Jasa Marga, dan operator transportasi di seluruh Indonesia.
Posko pusat berlokasi di Kantor Kemenhub Jakarta dan terhubung secara real-time dengan posko daerah melalui sistem pemantauan digital terpadu.
Selain fokus pada keselamatan, pemerintah juga menyiapkan kebijakan stimulus ekonomi di sektor transportasi agar biaya perjalanan masyarakat tetap terjangkau. Langkah tersebut meliputi diskon tarif penerbangan domestik, insentif tarif kereta api, laut, dan penyeberangan, serta dukungan efisiensi logistik selama periode libur panjang.
Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat menikmati perjalanan dengan biaya lebih ringan sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional di penghujung tahun.
Dudy menekankan bahwa keberhasilan Angkutan Nataru bergantung pada sinergi lintas sektor, kepatuhan masyarakat, dan kesiapan operator transportasi. Pemerintah juga tengah memfinalisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar hukum pelaksanaan di lapangan.
“Koordinasi terus dilakukan agar seluruh stakeholder bekerja terpadu. Keamanan dan keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Kebijakan ini sejalan dengan Asta-Cita Pemerintah Prabowo–Gibran yang menekankan penguatan pelayanan publik berbasis keselamatan serta pembangunan infrastruktur konektivitas nasional. Langkah tersebut juga mendukung visi transportasi modern, aman, dan inklusif menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan penerapan ramp check nasional di seluruh moda transportasi, pemerintah memastikan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 berlangsung lancar, aman, dan membawa manfaat bagi ekonomi rakyat.
sumber: infopublik.id
