Jakarta, isuenasional.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Tim Penggerak PKK Pusat menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan logistik yang secara resmi dilepas oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, pada Senin (22/12/2025).
Pelepasan bantuan ini menjadi bagian dari upaya percepatan penanganan bencana, khususnya dalam masa tanggap darurat dan tahap awal pemulihan. Bantuan logistik disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, dengan fokus pada kebutuhan mendesak di lokasi bencana.
Berdasarkan keterangan resmi, distribusi bantuan dilakukan secara roadshow mulai 21 Desember 2025 ke 10 titik lokasi di sejumlah kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, dan Pidie Jaya. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah setempat agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
Safrizal ZA menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah pusat dalam merespons musibah yang dialami masyarakat di daerah. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan penanganan bencana berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Pelepasan bantuan logistik ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana di Aceh mendapatkan dukungan yang cepat dan tepat,” ujar Safrizal.
Pelepasan bantuan tersebut juga dihadiri Ketua Bidang IV Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Pusat, Safriati Safrizal. Kehadiran TP PKK Pusat menegaskan peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam mendukung aksi kemanusiaan serta pemulihan sosial masyarakat terdampak bencana.
Menurut Safrizal, sinergi antara Kemendagri, TP PKK Pusat, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan distribusi bantuan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyaluran logistik sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, TP PKK Pusat, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar distribusi bantuan berjalan cepat serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan juga akan terus memantau proses distribusi bantuan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tersalurkan secara optimal sekaligus memberikan perlindungan dan dukungan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Sumber : infopublik.id
