JAKARTA, isuenasional.com – Pemerintah terus mengupayakan percepatan penanganan pascabencana dengan mendorong transisi dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Hal tersebut ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memimpin konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Mensesneg menyampaikan bahwa meski berada dalam masa libur Natal, seluruh kementerian dan lembaga tetap bekerja secara rutin untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, aman, dan tertib. Pemerintah, kata dia, secara berkala memberikan informasi terkini kepada publik agar masyarakat mengetahui langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan.
“Kami rutin melaksanakan konferensi pers untuk memberikan update kepada seluruh masyarakat mengenai apa saja yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dipercepat untuk penanganan ke depan,” ujar Prasetyo Hadi.
Berdasarkan laporan lintas sektor, sebagian besar wilayah terdampak kini mulai memasuki fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Presiden, menurut Mensesneg, memberikan arahan khusus agar proses birokrasi dipermudah dan tidak memberatkan masyarakat, terutama terkait pengurusan dokumen penting yang hilang akibat bencana.
“Sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, karena ini situasinya bencana, penanganan-penanganan memang diminta untuk memikirkan supaya tidak merepotkan masyarakat yang terdampak. Jadi masalah administrasi, masalah kecepatan itu menjadi hal yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden,” tegasnya.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan tepat sasaran, Mensesneg meminta Kementerian Dalam Negeri mengawal pelaksanaan pengurusan dokumen gratis serta melakukan pengawasan di lapangan.
“Kami mohon dilakukan monitoring dan pengawasan supaya dalam pelaksanaannya tidak ada oknum-oknum di lapangan yang memanfaatkan situasi,” tambahnya.
Selain pemulihan fisik, pemerintah juga menaruh perhatian pada mitigasi bencana jangka panjang. Mensesneg menginstruksikan Kementerian Kehutanan mempercepat pembersihan aliran sungai dari material kayu serta mengevaluasi izin pengusahaan hutan. Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diminta terus memantau kondisi cuaca, terutama potensi hujan ekstrem pada Desember dan Januari.
“BMKG juga terus-menerus melakukan modifikasi cuaca, termasuk Bapak Presiden juga meminta untuk penambahan alat untuk bisa kita melakukan modifikasi cuaca karena bagaimanapun dengan negara kita yang cukup sangat luas ini, maka bencana kemarin menyadarkan kita bahwa banyak hal yang harus kita persiapkan dengan lebih baik lagi,” ungkap Mensesneg.
Ia menegaskan, kementerian dan lembaga terkait telah diarahkan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar wilayah rawan bencana dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin.
Menutup keterangannya, Mensesneg menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, relawan, organisasi masyarakat, serta insan pers yang terus bekerja di lapangan dan menyampaikan informasi akurat, termasuk dari daerah sulit dijangkau. Sinergi tersebut dinilai krusial untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan, layanan kesehatan, hingga akses pendidikan bagi anak-anak, dapat terpenuhi sesuai target pada awal Januari mendatang.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.
Sumber : setneg.go.id
