Jakarta, isuenasional.com – PSSI resmi menunda sekaligus mencabut rekomendasi seluruh tahapan dan pelaksanaan Kongres Biasa Pemilihan PSSI Provinsi serta Asosiasi Anggota PSSI. Keputusan ini diambil setelah surat penundaan dikirimkan kepada seluruh Ketua Asosiasi Anggota PSSI pada Rabu, 12 Desember 2025, sebagai tindak lanjut hasil Kongres Biasa PSSI 2025 yang digelar pada 4 Juni 2025 di Jakarta.
Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menjelaskan, penundaan tersebut mempertimbangkan berbagai faktor strategis dan kondisi aktual nasional. Salah satu pertimbangan utama adalah situasi bencana alam yang melanda sejumlah wilayah, khususnya di Provinsi Sumatera, sehingga memerlukan perhatian dan penyesuaian kebijakan organisasi sepak bola nasional.
Selain itu, PSSI juga memperhatikan rencana pemerintah dalam merevisi Desain Besar Olahraga Nasional yang menetapkan kembali 21 cabang olahraga prestasi prioritas nasional, termasuk sepak bola. Kebijakan ini dinilai perlu diselaraskan agar arah pembinaan dan pengelolaan organisasi sepak bola di daerah sejalan dengan kebijakan nasional.
Yunus Nusi menambahkan, penguatan kerja sama lintas kementerian dan lembaga juga menjadi dasar keputusan ini, terutama untuk mengoptimalkan pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi daerah melalui dukungan APBD sesuai revisi Permendagri Nomor 22 Tahun 2011. Kehadiran Permendagri Nomor 27 Tahun 2024 turut membuka peluang kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga, sehingga pengelolaan stadion dan sarana olahraga daerah dapat melibatkan sektor swasta secara lebih profesional.
Dalam masa penundaan ini, PSSI juga akan memprioritaskan pelaksanaan sosialisasi Statuta PSSI edisi 2025 serta Peraturan Organisasi PSSI tahun 2025 agar seluruh asosiasi daerah memiliki pemahaman yang sama terkait tata kelola organisasi ke depan.
Penundaan Kongres Biasa Pemilihan Asosiasi Anggota PSSI ini berlaku hingga batas waktu yang akan ditetapkan kemudian. Selama masa transisi, PSSI akan menerbitkan ketetapan khusus terkait jalannya organisasi PSSI Provinsi dan Asosiasi Anggota lainnya yang masa baktinya telah berakhir, hingga terpilihnya kepengurusan baru.
Yunus menegaskan bahwa kebijakan ini juga bertujuan untuk menyeragamkan periodesasi masa bakti Asosiasi Provinsi dan Asosiasi Anggota PSSI di seluruh Indonesia. Ke depan, Kongres PSSI Provinsi direncanakan berlangsung serentak dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun yang sama, sehingga tata kelola organisasi sepak bola nasional menjadi lebih tertib, terstruktur, dan sinkron di seluruh daerah.
Sumber : pssi.org
