Isuenasional, Halmahera Utara – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi di seluruh Indonesia, termasuk bagi pekerja program Padat Karya. Melalui Program Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Padat Karya, kementerian memastikan setiap pekerja tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga memenuhi standar kompetensi nasional yang diakui secara profesional.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, program sertifikasi menjadi bagian penting dari upaya membangun infrastruktur berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Asta Cita juga menugaskan kami untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Bagi kami, infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tapi kendaraan kuat untuk menggerakkan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Peningkatan kompetensi tenaga kerja padat karya dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga mutu pembangunan. Kementerian PU meyakini bahwa infrastruktur yang tangguh tidak hanya ditentukan oleh material dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya.
Melalui program sertifikasi, pekerja di daerah (termasuk di kawasan terpencil) memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai bukti profesionalisme, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Hingga 29 Oktober 2025, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mencatat capaian signifikan dengan 3.566 tenaga kerja telah tersertifikasi, atau 73,89% dari target 4.826 orang, dengan tingkat kelulusan mencapai 95,99 persen. Angka ini mencerminkan tingginya antusiasme dan kesiapan tenaga kerja lokal untuk memenuhi standar profesional di sektor konstruksi.
Salah satu kegiatan sertifikasi dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) VII Jayapura di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 29–30 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti 100 peserta untuk jabatan kerja Tukang Bangunan Gedung Level 2, yang mayoritas terlibat dalam proyek Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).
Program sertifikasi ini juga menjadi bagian penting dari implementasi visi PU608, arah kebijakan Kementerian PU yang sejalan dengan pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya adalah mencetak SDM konstruksi yang terampil, bersertifikat, dan berdaya saing demi mendukung pembangunan infrastruktur yang efisien dan berkualitas.
Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat pelaksanaan Program Padat Karya, yang berperan penting dalam pemerataan manfaat pembangunan, membuka lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat di daerah.
Salah satu program unggulan yang terus digulirkan Kementerian PU adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Pada 2025, program ini berjalan di 9.597 lokasi dengan cakupan 106.698 hektare, menyerap 159.019 tenaga kerja atau setara 6,22 juta Hari Orang Kerja (HOK).
Khusus di Provinsi Maluku Utara, program ini menjangkau 92 lokasi dengan total luasan 431,1 hektare. Melalui sinergi antara sertifikasi dan padat karya, Kementerian PU memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya memperkuat aspek fisik, tetapi juga memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
Pendekatan berbasis masyarakat ini diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi, memperkecil ketimpangan wilayah barat dan timur, serta menciptakan ekosistem pembangunan inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
sumber: PU
