Isuenasional, Ketapang – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) terus memperkuat komitmen dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA) demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Senin (6/10/2025). Dalam agenda tersebut, ia menyempatkan diri berdialog dengan para tokoh masyarakat untuk menyerap aspirasi seputar pembangunan daerah, investasi, dan kesejahteraan warga.
Dalam suasana yang akrab dan terbuka, Krisantus menyoroti ketimpangan antara pemanfaatan kekayaan alam dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Menurutnya, kondisi tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya dinikmati masyarakat di sekitar wilayah investasi.
“Saya rasa ini tidak berkeadilan. Potensi sumber daya alam kita luar biasa besar, tetapi belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujar Krisantus.
Ia menegaskan, tanggung jawab utama pemerintah adalah memastikan setiap kekayaan alam di Kalbar memberikan manfaat nyata bagi rakyatnya. Krisantus mencontohkan sektor perkebunan yang seharusnya menjadi sumber peningkatan ekonomi warga.
“Lahan yang diserahkan masyarakat untuk perkebunan harus ditukar dengan kesejahteraan mereka. Itu prioritas utama, bukan hanya kontribusi terhadap PAD,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wagub juga menyoroti banyaknya 157 izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di Ketapang. Ia menilai, seluruh perizinan tersebut perlu ditata ulang agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kita harus benahi tata kelola tambang ini supaya manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak,” jelasnya.
Lebih jauh, Krisantus mengajak para pelaku usaha dan investor untuk mengubah cara pandang terhadap Kalimantan Barat. Ia menegaskan bahwa provinsi ini bukan sekadar ladang ekonomi, melainkan rumah bagi masyarakat yang layak menikmati hasil dari kekayaan alamnya sendiri.
“Kekayaan dari Kalbar harus membawa manfaat bagi masyarakat dan daerah. Jangan hanya ambil hasil bumi, lalu dibawa keluar. Itu yang tidak saya inginkan,” tuturnya.
Menutup kunjungan kerjanya, Wagub menyerukan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam memperbaiki tata kelola SDA. Ia menekankan, perubahan besar hanya bisa terwujud bila dilakukan bersama-sama.
“Saya bersama Pak Gubernur, langkah demi langkah, terus merapikan kondisi Kalimantan Barat. Tahap demi tahap, kita lakukan pembenahan untuk masa depan yang lebih baik,” ujarnya penuh optimisme.
Melalui dialog terbuka ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menegaskan arah pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.
sumber: infopublik.id
