Kilasinformasi.com, 3 Maret 2025, – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkolaborasi dalam mengawasi mutu pangan, khususnya produk perikanan, selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang beredar di pasaran aman dan berkualitas.
“Kami berkomitmen menjaga mutu dan keamanan pangan perikanan di daerah bersama BPOM,” ujar Ishartini, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), di Jakarta, Jumat (28/2/2025).
Baca Juga, Kilasinformasi : Terungkap! KKP Musnahkan 63 Ekor Ikan Predator Berharga Rp 68 Juta di Jakarta Timur
Sinergi di Lapangan
Ishartini menambahkan, selama implementasi pengawasan, KKP dan BPOM akan berbagi hasil uji dan tim penguji. Pengawasan ini dilakukan di berbagai tempat, termasuk pasar tradisional dan pasar modern.
“Kami kompak saling berbagi hasil uji dan melakukan pemantauan di pasar tradisional maupun modern,” jelas Ishartini.
Kolaborasi antara KKP dan BPOM ini juga berlangsung di semua unit pelaksana teknis (UPT Badan Mutu KKP) di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, Kepala UPT Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Kepala Balai POM Kalimantan Tengah dalam mengawasi izin edar dan kualitas produk perikanan, termasuk sertifikat kelayakan pengolahan ikan (SKP).
Program Pasar Pangan Aman
Ishartini juga menyebutkan bahwa kerja sama ini mencakup pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) di Kalimantan Tengah. Program ini merupakan inisiatif BPOM yang melibatkan komunitas pasar dalam menjaga kualitas pangan.
“Intinya kami ingin mewujudkan pasar aman dan sehat,” tegasnya.
Baca Juga, Kilasinformasi : Terobosan Baru! KKP Gunakan Air Kelapa untuk Maskulinisasi Ikan Nila, Ini Buktinya
Pemerintah Daerah Dilibatkan
Untuk memastikan mutu dan keamanan pangan perikanan, KKP juga melibatkan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), yang bertujuan untuk memperkuat keamanan pangan secara berkelanjutan melalui kerja sama lintas sektor.
Ishartini menjelaskan, kerja sama ini mencakup penerapan standar mutu pada produk perikanan, seperti Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). KKP juga melakukan pengawasan distribusi produk perikanan mulai dari nelayan, pembudidaya, hingga pasar.
“Ini termasuk sertifikasi kualitas hasil tangkapan dan produk olahan,” kata Ishartini.
Penerapan Budaya Mutu dan Pelatihan
Sinergi dengan pemerintah daerah juga mencakup penerapan budaya mutu di pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan (TPI), cold storage, dan fasilitas pengolahan ikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga mutu produk dari hulu ke hilir. Selain itu, KKP juga mengadakan pelatihan untuk nelayan dan pembudidaya mengenai cara menjaga kualitas hasil perikanan dan penerapan teknologi yang lebih higienis.
Baca Juga, Kilasinformasi : KKP Dorong Pengembangan Bio Farmakologi Laut untuk Industri Kesehatan dan Kosmetik! Temukan Potensinya di Sumber Daya Laut Indonesia
“Kami tidak sendiri dalam melaksanakan penjaminan mutu, karena ada Pemda dan instansi lain yang turut bersinergi dengan kami,” ujar Ishartini.
Optimisme Meningkatkan Ekspor Perikanan
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan optimisme terkait peningkatan kualitas produksi perikanan nasional. Menurutnya, peningkatan kualitas ini akan berkontribusi pada kenaikan nilai ekspor produk perikanan Indonesia. Untuk itu, KKP akan terus fokus pada peningkatan kualitas produksi dan budidaya perikanan yang berkelanjutan melalui program ekonomi biru.
Sumber : KKP
